Mari Maksimalkan Sektor Perikanan
Sepertiga wilayah Indonesia merupakan perairan, maka tidak heran jika sumber daya kelautan dan perikanan sangat berlimpah ruah. Pemerintah pun terus berusaha untuk meningkatkan hasil industri perikanan untuk mencapai hasil maksimal dengan berbagai cara dan strategis.
Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti menetapkan tiga pilar utama dalam program pembangunan kelautan dan perairan Indonesia, yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Penerapan pilar ini juga bertujuan untuk mempermudah nelayan Indonesia untuk menangkap ikan. “Sekarang nelayan dengan perahu kecil pun bisa mendapatkan ikan yang besar-besar,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo dalam diskusi ‘Forum Merdeka Barat 9’ bertema ‘Kedaulatan Laut dan Industri Perikanan’.
Bertempat di Ruang Serba Guna Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jl. Merdeka Barat no 9, Jakarta Pusat, Forum Merdeka Barat 9 kali ini juga menghadirkan Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto, dan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia Risyanto Suanda.
Menurut Dirjen Nilanto, data konsumsi ikan merupakan hasil konversi dari sejumlah lembaga bersama KKP. “Dari data yang kita (KKP) miliki, baru kita publish. Dan itu yang kemudian muncul di publik. Beberapa tahun yang lalu, konsumsi ikan masih rendah. Namun, di tahun 2017, terjadi peningkatan cukup drastis,” ungkap Nilanto.
Merujuk data BPS per November 2017, lanjut Nilanto, konsumsi ikan angkanya hanya belasan per kapita. Tapi, KKP kenapa berbeda dengan BPS. Kalau di BPS hanya persediaan protein hewani, sehingga ada hewani dan tumbuhan. Sehingga bisa dihitung, disetarakan dengan ikan segar.
“Saya kira di sana banyak konversi. Konversi tadi dikerjakan bukan oleh satu atau dua orang tapi lintas kementerian. Kita juga undang Kemkumham plus BPS, perguruan tinggi, dan para pakar di bidang pangan sehingga keluar data yang ada di KKP,” ulas Nilanto.
Selanjutnya, Dirjen Nilanto menjelaskan, KKP bekerja sama dengan sejumlah kementerian/lembaga, seperti Kemenetrian Kesehatan dan Kantor Staf Presiden (KSP), membuat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), gerakan makan ikan untuk meingkatkan gizi masyarakat.
”Gerakan nasional ini, salah satunya sebagai bentuk implementasi ’Laut sebagai Masa Depan Bangsa’, quote Presiden Jokowi saat pidato setelah menang di Pilpres 2014 lalu di atas kapal. Kalimat ini sungguh memiliki makna mendalam,” ujar Nilanto.
Kalimat sakti lainnya, menurut Nilanto, adalah ”Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”. Bagi bangsa Indonesia, ini bukan sekadar slogan. Tapi menjadi visi besar bangsa Indonesia dalam melakukan pembangunan.
“Untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, harus dilakukan langkah-langkah tegas. Salah satunya adalah moratorium, menghentikan kapal-kapal asing yang menggunakan alat tangkap ikan dengan berukuran lebih dari 600 GT,” ulas Nilanto.
Aksi tegas ini, lanjut Nilanto, sudah dilakukan sejak akhir 2014 untuk menegakan Kedaulatan laut Indonesia. Sehingga, manfaat dari sumber daya laut Indonesia bisa lebih dimaksimalkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan kapal-kapal asing.
Perlu Strategi Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan Indonesia
Untuk menggairahkan kinerja nelayan Indonesia, menyusul adanya sejumlah kebijakan terkait kedaulatan laut, diperlukan sejumlah strategi. Di antaranya, untuk meningkatkan kualitas ikan dan jaminan harga yang pantas.
“Saya ini anak nelayan. Jadi saya tahu betul seperti apa psikologis nelayan. Yakni, jika mereka sudah menangkap ikan di tengah laut dan kemudian mendaratkan ikannya, mereka berharap ikannya akan dibeli dengan harga yang pantas dan ada yang membelinya,” kata Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda.
Untuk dapat merealisasikan harapan tersebut, menurut Risyanto, perlu ada strategi untuk meningkatkan kualitas ikan tangkapan. Di antaranya, sebagaimana yang telah dilakukan KKP, adalah memberikan bantuan kapal-kapal dan biaya untuk melaut.
“Terkait itu pula, Perindo tidak hanya membeli ikan dari nelayan dengan harga yang pantas, tapi juga menjalin kerja sama operasi, membantu peningkatan kemampuan nahkoda, dan memberikan biaya operasional. Termasuk juga, meningkatkan alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto menegaskan, potensi sektor perikanan Indonesia besar sekali tapi belum tergarap maksimal.
“Indonesia tak perlu takut bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, atau bahkan dengan China sekalipun. Karena sektor perikanan kita besar skali dan Indonesia mampu mengelolanya. Karena itu, kami mendukung apa yang dilakukan oleh KKP di sektor hulu,” jelas Panggah.
Menurut Panggah, upaya KKP sudah benar untuk menata penangkapan ikan secara keseluruhan. Apalagi Indonesia punya potensi dalam penagkapan ikan segar. “Selain banyak, juga punya nilai tambah yang tinggi dan harganya mahal,” tukasnya lagi.
Sedangkan untuk ikan beku, ikan filet, udang beku serta industri pengoalahan ikan lainnya harus ditingkatkan lagi. “Untuk pengolahan ikan yang terkait dengan tuna, sarden kaleng dan lain sebagainya diharapkan sampai tahun 2019 ini ada gross yang terus meningkat di atas 13%. Sehingga mampu mendukung pertumubuhan ekonomi yang kita targetkan lebih dari 5,5%. Nah ini harus hati hatikarena Malaysia, Thailand, Singapura yang tadinya di bawah indonesia kini ada prediksi akan lebih dari kita,” paparnya lagi.
Panggah menambahkan bahwa selain ikan, produk rumput laut juga luar biasa. “Karena 85% pasokan rumput laut dunia dari Indonesia”, tukasnya lagi.
Forum Merdeka Barat 9 kali ini diakhiri dengan kutipan dari Dirjen Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo. “Laut kita adalah simpanan protein masa depan bangsa,” tegas Nilanto yang juga menekankan agar selalu menjaga laut dengan baik, seiring dengan peningkatan kebutuhan pangan dunia.
Sumber : http://presidenri.go.id/info-kementrian-lembaga/mari-maksimalkan-sektor-perikanan.html
