(0362) 21440
dkpp@bulelengkab.go.id
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pembukaan dan Uji Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Buleleng Tahun 2019

Admin dkpp | 26 Februari 2019 | 198 kali

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng menyelenggarakan diklat dan ujian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand Santhi Denpasar, Selasa (26/2).

Acara dibuka oleh Ketua Umum DPD IAPI Bapak Sonny Sumarsono didampingi Sekretaris DPD IAPI Provinsi Bali Bapak Ida Bagus Setiawan. Pada kesempatan ini hadir secara langsung Kepala BKPSDM Kabupaten Buleleng Bapak I Gede Wisnawa, SH yang juga selaku ketua panitia dalam laporanya menyampaikan kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta dari SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng. Sebelum mengikuti ujian peserta akan mengikuti pelatihan dan diberikan bimbingan teknis terlebih dahulu yang dimulai dari tanggal 26 Pebruari s/d 2 Maret 2019.

Pelatihan diklat ini menghadirkan narasumber dari LKPP Pusat yaitu Bapak D.N.K Dewa Widnyana Maya, ST.,MT menyampaikan diklat teknis pengadaan barang dan jasa ditujukan agar peserta memahami pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta memiliki kualifikasi yang cukup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan menjadi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah yang mampu menjalankan tugas sejalan dengan Kode Etik Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga akan dicapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya.

Disela-sela pembukaan diklat PBJ tersebut Kepala BKPSDM menyampaikan lebih lanjut kepada seluruh peserta diklat agar benar-benar mengikuti seluruh rangkaian diklat dan ujian sertifikasi PBJ ini dengan baik. Diharapkan dengan telah mengikuti diklat dan ujian sertifikasi ini seluruh peserta mampu mengembangkan SDM yang professional dalam pengadaan dan menjadikan sebuah profesi tentunya dengan memahami kebijakan, peraturan perundangan terkait pengadaan barang/jasa yang diimplementasikan pada instansinya masing-masing.