Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan program 1 Juta Nelayan Berdaulat. Program ini dilakukan dengan cara melatih satu juta nelayan untuk melek teknologi.
Masalah utama nelayan Indonesia adalah belum adanya dukungan teknologi untuk menemukan lokasi keberadaan ikan secara akurat dan murah. Ikan hasil tangkapan nelayan cepat membusuk dan harga jual ikan yang murah di kalangan tengkulak. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan nelayan Indonesia harus bisa lebih maju apalagi dengan dukungan teknologi.
“Harapannya program ini bisa meningkatkan pemanfaatan sumber daya laut dari tujuh persen menjadi minimal 17 persen, mengurangi angka kemiskinan nasional hingga 25 persen, dan meningkatkan dan kedaulatan maritim Indonesia dengan melibatkan nelayan sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara,” ujarnya, Senin (8/4).
“Sektor perikanan merupakan salah satu kontribusi pertumbuhan ekonomi tertinggi. Anda lihat semua perikanan itu luar biasa, tapi kita kurang menyentuh. Kita mau ini program jalan, jadi nelayan bisa lebih baik lagi,” ujar Luhut.
Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), Abdul Gafur Mas’ud mengatakan saat ini ada 2,7 juta nelayan tercatat di Indonesia. Sayangnya, para nelayan ini masih berada di ambang batas kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan dukungan dari pemerintah.
“Masuknya teknologi perlu didorong penngkatan kesejahteraan mereka,” ujar Gafur di lokasi yang sama.
Apalagi, potensi kekayaan laut Indonesia bisa senilai Rp2,5 triliun per tahun. Sayangnya, baru termanfaatkan sebesar tujuh persen saja. Ia berharap dengan adanya kesadaran teknologi, nelayan bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dari hasil laut. Luhut mengatakan, program 1 Juta Nelayan Berdaulat ini segera dilaksanakan di 300 kabupaten/kota wilayah pesisir Indonesia. Peserta ditargetkan berjumlah 300.000 nelayan hingga akhir 2019.