Menteri Susi Buka Secara Resmi Pelatihan Internasional KSST dan HLP Kejahatan di Industri Perikanan 2019
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan pelatihan internasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) di bidang kelautan, perikanan, dan keamanan maritim di empat lokasi, yaitu Tegal, Yogyakarta,Sukabumi, dan Jakarta pada 22-28 Juli 2019. Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (22/7).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Cecep Herawan; Sekretaris Jenderal KKP, Nilanto Perbowo; Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Sjarief Widjaja; Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar; Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantya Satyamurti Poerwadi; Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman; Koordinator Staf Khusus Satgas 115, Mas Achmad Santosa; dan Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Suseno Sukoyono.
Pelatihan selama sepekan di Tegal dan Yogyakarta diberikan kepada 15 petugas perikanan asing dari negara-negara Asia, Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah, serta 5 petugas perikanan domestik. Pelatihan di dua lokasi ini dibagi dalam dua tema. Pertama, Pelatihan Internasional Akuakultur dan Teknik Pengolahan untuk 10 peserta dari 10 negara Afrika dan Timur Tengah, yaitu Afrika Selatan, Aljazair, Madagaskar, Maroko, Mauritius, Mesir, Nambia, Sudan, Tanzania, dan Tunisia. Kedua, Pelatihan Internasional Penangkapan Ikan di Pesisir dan Teknik Pengolahan Ikan untuk 5 peserta dari 4 negara Asia dan Pasifik, yaitu Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Timor Leste.
Sementara itu, di Sukabumi diberikan pelatihan pengembangan budidaya ikan dengan teknologi minapadi bertajuk Workshop on Integrated Rice Fish Farming to Support National Food Security and Build Climate Aquaculture Resilience for African Countries. Pelatihan ini diikuti 10 peserta dari 5 negara Afrika, yaitu Ghana, Mauritania, Senegal, Zambia, dan Zimbabwe.
Sedangkan di Jakarta, diselenggarakan pelatihan pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing bertajuk International Fish Force Academy of Indonesia (IFFAI) Regional Training for Investigators and Prosecutors for African Countries. Pelatihan ini diikuti 15 peserta dari Indonesia dan 5 negara Afrika, yaitu Tanzania, Madagaskar, Mauritius, Mozambique, dan Namibia.
Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama negara-negara berkembang melalui sharing ilmu pengetahuan untuk pembangunan bersama. Indonesia sebagai emerging country dan middle income country turut memegang peran penting dalam mendukung kesejahteraan global. Untuk itu, di bawah kerangka KSS, Indonesia berbagi pengalaman best practice melalui program kerja sama teknik di berbagai bidang yang menjadi keunggulan Indonesia, termasuk bidang perikanan.
Hal ini sesuai dengan semangat Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu memperkuat peran Indonesia dan kerja sama global dan regional untuk membangun saling pengertian antar-peradaban, memajukan demokrasi dan peradaban dunia, meningkatkan kerja sama pembangunan Selatan-Selatan, dan mengatasi masalah-masalah yang mengancam umat manusia. Selain itu, peningkatan peran Indonesia dalam KSST ini juga tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyebut, sebagai pemberi bantuan dalam KSST ini, Indonesia memperoleh beberapa keuntungan. "Ada tiga keuntungan yang bisa didapat Indonesia sebagai negara pendonor, yaitu meningkatkan hubungan politis, diplomasi ekonomi, serta diplomasi sosial budaya," tutur Menteri Susi.
Kerja sama teknis dalam KSST ini merupakan soft diplomasi yang dapat memperkuat pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dan mendukung peningkatan kapasitas negara-negara penerima dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, keuntungan bersama, dan kemitraan yang berkelanjutan.
Menurut Menteri Susi, peran KKP dalam KSST ini adalah dengan pemberian pelatihan dan pengiriman tenaga ahli ke negara-negara sahabat. Sebagai salah satu sumber pangan, pelatihan di bidang perikanan menjadi penting karena sektor pangan dinilai berkembang sangat pesat selama tiga dekade terakhir ini.
Pelatihan di bidang perikanan ini dilakukan karena berbagai program bidang kelautan dan perikanan Indonesia dinilai cukup sukses dan menjadi salah satu unggulan. Terlebih lagi, perikanan merupakan salah satu sumber pangan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat dunia. Oleh karena itu, KKP memberikan pelatihan melalui sharing views and knowledge dengan bertukar pengalaman pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan dengan negara peserta.
“Kita harus memenuhi kebutuhan pangan melalui kecukupan protein untuk manusia di dunia ini yang setiap tahun semakin bertambah. Semakin hari dunia mengalami surplus demografi, berarti semakin banyak makanan diperlukan. Untuk Indonesia sendiri, ikan menjadi hal yang penting karena murah dan gampang diakses oleh semua orang,” kata Menteri Susi.
“Workshop ini sangat penting untuk seluruh dunia karena laut dunia itu satu. Laut Indonesia tersambung dengan laut South America dan lainnya, semua jadi satu. Jadi keberlanjutan dari stok ikan di sebuah wilayah itu juga mempengaruhi wilayah lainnya,” lanjutnya.
Untuk itu, dalam pelatihan ini, Indonesia akan berbagi pengetahuan dan keterampilan budidaya ikan berkelanjutan dengan sistem akuakultur yang meliputi bagaimana memilih indukan, teknik pemijahan, pemeliharaan benih, pembuatan pakan, teknologi budidaya mina padi, pemberantasan illegal fishing, pembuatan aplikasi pemantauan penangkapan ikan, aplikasi Nelayan Pintar (Nelpin), pembuatan alat tangkap ramah lingkungan, pengoperasian gill net millennium, prosedur penanganan hasil tangkapan di pendaratan ikan, pengembangan bisnis perikanan dan SDM perikanan, dan sebagainya.
“Di sini banyak negara-negara Afrika dan Pasifik, mereka punya problem kita 5 tahun yang lalu (IUU Fishing). Nah, kita sudah tidak ada karena lima tahun lalu kita sudah selesaikan. Tapi kita menyelesaikannya juga cuma menenggelamkan, pemilik kapalnya di luar negeri belum bisa kita tarik untuk bertanggung jawab. Jadi kita selenggarakan ini untuk melatih mereka menganalisa kejahatan-kejahatan IUU Fishing. Selain itu juga kooperasi bersama supaya kita bisa saling berbagi informasi,” jelas Menteri Susi.
Sebagai informasi, pengembangan kerja sama teknik Selatan-Selatan ini melibatkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, dan Kementrian Luar Negeri.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Cecep Herawan, mengatakan, Kementerian Luar Negeri mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan pelatihan oleh KKP ini. Indonesia sudah mampu dan sudah selayaknya memberikan bantuan internasional meskipun dengan keterbatasan kapasitas. Namun, di tengah keterbatasan yang ada, Indonesia tetap harus memperoleh manfaat maksimal dari bantuan yang diberikan. Oleh karena itu, pemberian bantuan internasional harus dilakukan secara selektif dan terukur.
“Saya rasa kerja sama ini perlu terus ditumbuhkembangkan, terlebih kita sudah punya komitmen untuk memperluas bantuan internasional kita di masa yang akan datang. Salah satu aspek yang menjadi kepentingan dunia adalah menjaga sumber pangan dunia, yaitu salah satunya kelautan. Tentunya kami di Kementerian Luar Negeri senantiasa siap untuk terus bekerja sama demi kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.
Atas kontribusi dan capaian Indonesia di KSS, pada September 2018 lalu, Indonesia dianugerahi penghargaan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP) dan United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC). Penghargaan ini menjadi bukti nyata apresiasi masyarakat internasional atas peran dan kepedulian Indonesia terhadap peradaban dunia.
Tak hanya bantuan pelatihan internasional KSST, dalam kesempatan tersebut Menteri Susi juga membuka acara The High Level Panel (HLP) Workshop International on IUU Fishing and Organized Crimes in the Fishing Industry yang akan diselenggarakan pada 22-23 Juli 2019. Kegiatan ini merupakan wadah para pemimpin dunia yang berkomitmen untuk mengembangkan dan mendukung solusi untuk kesehatan dan kekayaan laut dalam hal kebijakan, tata kelola, teknologi, dan keuangan.
Adapun pembicara pada workshop ini antara lain adalah Mari Elka Pangestu, Hassan Wirajuda, Mas Achmad Santosa, Yunus Husein, Tony Long (Global Fishing Watch), Marco Fais (INTERPOL), Peter Hammarstedt (Sea Shepherd), dan Peter Horn (PEW Charitable Trust).
Secara khusus workshop ini membahas dua topik High Level Panel Blue Papers. Blue Papers yang dibahas dalam HLP ini adalah BP 15 on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing dan BP 16 on Transnational Organized Crime in Fisheries. BP 15 Indonesia membahas mengenai beberapa modus operandi praktik IUU Fishing di wilayah ZEE maupun laut lepas, kelemahan sistem yang secara tidak langsung mendukung praktik IUU Fishing, dan solusi untuk membenahi pengelolaan laut agar terbebas dari praktik IUU fishing. Modus operandi tersebut termasuk transshipment at-sea alias alih muat kapal di laut, penggunaan flags of convenience di laut lepas untuk menghindari pemantauan dan penegakan hukum, dan ports of convenience untuk menghindari inspeksi yang ketat.
Selain itu, BP 15 membahas mengenai permasalahan lainnya yang mengancam keamanan maritim, seperti tindak pidana penyelundupan secara ilegal, perdagangan orang, perbudakan, dan pembajakan. Sedangkan pada BP 16, Indonesia membahas mengenai kejahatan transnasional terorganisir (transnational organized crime).
Sementara itu, Menteri Susi mengatakan, dalam rangka pemberantasan IUU Fishing ini, tidak cukup hanya dengan penerapan Port State Measure Agreement di mana setiap pelabuhan dilarang menerima hasil tangkapan kapal ilegal. Namun, harus dibarengi dengan pelarangan transshipment at sea (bongkar muat di tengah laut).
“Penanggulangan illegal fishing dengan pelarangan kapal asing hanya akan efektif jika dilakukan pelarangan transshipment. Karena tanpa pelarangan transshipment mereka tetap bisa melakukan alih tangkapan ilegal di tengah laut, tanpa dilaporkan ke pelabuhan,” ucapnya.
Menteri Susi menambahkan, saat ini Indonesia terus mengajak negara-negara di dunia untuk membuka data Vessel Monitoring System (VMS) sebagai bentuk transparansi kegiatan perikanan. Selain itu, Indonesia juga terus berupaya menjaring komitmen negara lainnya untuk mengakui IUU Fishing sebagai transnational organized crime.
Menurutnya, saat ini telah ada 6 negara yang membuka data VMS ke publik. Selain itu, 16 negara telah mengakui IUU Fishing sebagai transnational organized crime. Namun untuk menjadikannya sebagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia butuh dukungan minimal dari 70 negara.
“Untuk menjadi resolusi PBB, kita perlu (dukungan) minimalnya 70 negara. Jadi masih PR besar tapi tidak boleh pesimis. Juanda saja bisa menggolkan negara kepulauan. Bayangkan kalau tidak ada Juanda, seluruh dunia itu lautnya seperti apa, cuma 3 mil semuanya. Karena juanda, kita punya 200 nm. Jadi saya pikir tidak boleh pesimis, ya kita harus terus berusaha. Dan illegal fishing di mana pun ya harus dibasmi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri,” tegas Menteri Susi.
