FORIKAN Indonesia, Dukung Pemerintah Cegah Stunting
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama tahun 2019 ini terus gencar melakukan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk mendukung program nasional penanganan stunting di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun. Stunting yang terjadi pada 1.000 HPK tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa dewasanya.
Program Gemarikan hingga saat ini telah mendapatkan dukungan dari segenap unsur lembaga/instansi pemerintah lintas sektoral, swasta, asosiasi perikanan, asosiasi profesi dan lain sebagainya melalui Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yang berperan sebagai inspirator, kreator, motivator, dan aktivator Program Gemarikan.
Selama 2 hari, 29-30 Agustus 2019, KKP memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forikan untuk merumuskan program Forikan yang diharapkan bersinergi dan memperkuat program KKP dalam rangka mendukung program nasional penanganan stunting dan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
Sekjen KKP merangkap Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Nilanto Perbowo, secara resmi membuka kegiatan pada 29 Agustus 2019 di Hotel Millennium Jakarta, yang diawali dengan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PSDPKP) KKP diwakili Direktur Pemasaran dan Dirut PT. Aruna Jaya Nuswantara tentang Penguatan Mutu dan Standar serta Peningkatan Akses Pasar Berbasis Platform Digital bagi Pelaku Usaha Perikanan. Kemudian penandatanganan Perjanjian Kerja sama tentang Program Nasional Gemarikan antara Ditjen PDSPKP dengan Wanita Persatuan Umat Islam (PUI), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi), Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia (Perwatusi), dan Ikatan Pemberdayaan Pedagang Kecil Indonesia (IPPKINDO).
Perjanjian kerja sama KKP dengan unsur lembaga atau organisasi kemasyarakatan ini sebagai bentuk penguatan co-ownership dalam pelaksanaan program Gemarikan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat umum.
Dalam sambutannya, Nilanto Perbowo berpesan kepada Forikan untuk dapat mendukung terwujudnya SDM Unggul untuk Indonesia Maju yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. "Semua di mulai dari meja makan, dan ibu rumah tanggalah yang memegang keputusan penting dalam memilih dan mengolah bahan makanan yang akan disajikan sebagai bahan santapan keluarga", ujar Nilanto.
“Saya mengajak kepada ibu-ibu para pengurus Forikan maupun TP PKK gencar mengkampanyekan kepada anggota atau jajarannya untuk terus mengupayakan agar ikan harus tetap ada di meka makan sepanjang masa, sepanjang waktu. Karena ikanlah sebagai sumber protein hewani terbaik untuk pemenuhan gizi keluarga,” tegas Nilanto.
Ketua Forikan Nasional, dr. Djoko Maryono, menambahkan bahwa salah satu yang disasar untuk meningkatkan konsumsi ikan adalah kaum millennial dimana mereka mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. "Untuk makanan kaum milenial konsepnya "ready to eat" dan untuk penyampaian informasi apapun harus lewat gadget. Untuk menyeimbangkan pengaruh gadget ini kita harus kembali ke budaya kembali meja makan ibu. Meja makan ibu adalah pengarahan gizi , pengarahan psikologi dan edukasi untuk keluarga. Sehingga kemajuan bangsa ini kita mulai dari meja makan Ibu", ungkap Djoko.
Djoko juga menyampaikan bahwa Forikan yang terbentuk sejak tahun 2006, dalam perkembangannya telah terbentuk Forikan Daerah di 34 Provinsi dan 229 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Bahkan sampai saat ini keanggotaan Forikan sudah sampai ke lingkup kecamatan.
"Sebagaimana diketahui bahwa Ketua Forikan di Provinsi adalah ibu atau istri gubernur. Melalui ibu Gubernur yang memiliki wawasan kewilayahan, tugas Bapak, Ibu atau istri Gubernur inilah yang bisa mengedukasi, mengadvokasi, mempengaruhi masyarakatnya untuk hidup sehat dengan memanfaatkan ikan sebagai salah satu sumber protein hewani yang paling sehat", pungkas Nilanto.
Turut hadir dalam acara ini Ketua Bidang III Tim Penggerak PKK Pusat, Ibu Hanifah Fery Mursyidan Baldan, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan dr. Riskiyana S. Putra, serta beberapa pimpinan organisasi terkait. Diantaranya, Ketua Forikan dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Aceh. Kemudian, Direktur Utama PT Aruna Jaya Nuswantara (ARUNA), Ketua Umum Wanita Persatuan Umat Islam (PUI), Ketua Umum Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia (PERWATUSI), Ketua Umum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ketua Ikatan Pemberdayaan Pedagang Kecil Indonesia (IPPKINDO), serta perwakilan Forikan Provinsi dan Kabupaten lainnya dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
Sumber : https://kkp.go.id/artikel/13339-forikan-indonesia-dukung-pemerintah-cegah-stunting
